Surat ke Jokowi Bocor di Medsos, HMI Minta DPRD Sulbar Tegakkan Prinsip Kolektif Kolegial

MAMUJU - Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tiba-tiba Viral dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. 

Surat dengan nomor T/100.1.2/285/2024 tersebut ternyata berisi penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan Prof Zudan Arif Fakrulloh sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat. 

Baca juga: Kawal Pemilu di Jakarta, PLN UID Jakarta Raya Siapkan Posko Siaga Kelistrikan Pemilu

Surat tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga menimbulkan respon dari berbagai pihak. Salah satunya Ahyar selaku ketua HMI Badko Sulselbar.

Menurutnya, kebijakan strategis DPRD Sulbar harus diputuskan secara kolektif dan kolegial, tanpa ada yang berjalan sendiri tanpa mekanisme pembahasan sesuai tata tertib. 

Baca juga: Ratusan Warga Rela Mengantri Membeli Paket Sembako Dalam Rangka Operasi Pasar Murah di Halaman Pendopo Kabupaten Batang

"Saya heran dengan sikap ketua DPRD Sulbar ini. Seharusnya kritiknya diarahkan kepada kebijakan eksekutif yang tidak memihak kepentingan masyarakat umum, bukan karena kepentingan pribadi yang tidak terpenuhi. Framing yang dibuat bahwa terjadi riak di internal DPRD Sulbar akibat dari penjabat gubernur yang diutus presiden merupakan hal yang tidak tepat, " ungkap Ahyar.

"Padahal kalau kita lihat di media, semua unsur pimpinan DPRD Sulbar memberikan apresiasi atas capaian prof zudan selama di Sulbar, Saya pun, jika diberikan kesempatan untuk menilainya secara objektif, melihat bahwa kita sangat beruntung mendapatkan Pj gubernur seperti Pak Zudan. Beliau telah memberikan banyak perubahan positif, seperti penekanan terhadap kedisiplinan dan etos kerja ASN, terutama Kepala OPD, serta menghilangkan aroma kolusi dalam penempatan jabatan pejabat Pemprov yang bersifat transaksional, " tambahnya.

Baca juga: Hasil Quick Count Pemilu 2024, M. Qodari: Komposisi Politik yang Ideal, PDIP Jadi Oposisi

Ahyar menekankan bahwa kepentingan pribadi harus ditanggalkan demi kemajuan daerah. "Kita harus benar-benar memanfaatkan kehadiran utusan pusat, karena bagi saya sangat sulit kita dapatkan sosok pemimpin seperti beliau untuk mendorong kemajuan daerah kita, " tandasnya. 

"Lain halnya ketika misalkan pak Zudan ini tidak amanah dan tidak memberikan hal positif dan kemajuan daerah kita, baru kita sama-sama untuk memberikan kritikan, jangankan meminta ditarik, kalau perlu kita usir dari Sulbar, tapi ini kita bisa lihat dan rasakan sendiri dampaknya, luar biasa, " bebernya.

Baca juga: Sebanyak 42 ASN Kemenkumham Jateng Ikuti Penilaian Kompetensi

Dia juga mempertanyakan mengapa Ketua DPRD Sulbar tampaknya tidak mendukung hal-hal positif untuk daerah. "Harusnya ketua DPRD lebih objektif dan profesional dalam memberikan kritikan. Jika memang ingin memberikan kritikan, " tukasnya.

Ia justru berharap, agar ketua DPRD betul-betul berpihak kepada perbaikan daerah.  "Silahkan bersurat ke Kejagung atau presiden bahwa kasus stadion Manakarra belum ditangani secara profesional oleh Kejati Sulbar, kami minta untuk dievaluasi, ini sebenarnya yang tepat, karena ada uang negara yang disalahgunakan disana.". 

Baca juga: Kemendagri Dukung Konservasi Tanah dan Air Sebagai Upaya Mitigasi pada DAS Kritis

"Aneh bin ajaib nih Ketua DPRD, wakilnya pada apresiasi terhadap kinerja PJ Gubernur, entah penilaian nya dia menggunakan apa sehingga harus berbeda dari para wakilnya dan anggotanya, seandainya berbeda karena kepentingan masyarakat umum saya akan mendukung beliau. Tapi ini agak laen, " pungkasnya.

Paman Adam